Aku Baca Online

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Keberadaan Negara, seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya ( rakyat ) untuk mencapai tujuan bersama atau cita- citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai- nilai yang dijunjung tinggi rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang nencantumkan cita- cita bersama, maksud didirikannya negara konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur tentang bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai undang- undang dasar. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara- cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelay...

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan Negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat Negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa Negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka. Pengertian Negara menurut para ahli: Georg Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Reolof Krannenburg : Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Roger H. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyar...

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Dasar Hukum bela negara adalah sikap dan tingkah laku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. (Pasal 1 ayat 2 UU No. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih). Dasar Hukum bela negara itu tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, "  dan Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi " Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. " Pengertian upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian perbedaan pokok antara bela negara dan upaya bela negara sudah merupak...

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Pentingnya mengkaji masalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah antara lain hendak membangun kesadaran baru setiap WNI tidak saja dalam rangka mewujudkan perbaikan kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan tugas, maupun dalam skop makro yakni kewajiban antara bangsa dan negara dalam manifestasi cita- cita dan tujuan negara bangsa Indonesia. Selain itu juga untuk mencermati beberapa perubahan pengaturan hak- hak dan kewajiban pasca amandemen UUD 1945 maupun yang mengatur dalam berbagai perundangan lainnya. Sebelum membahas tentang masalah hak dan kewajiban perlu diketahui hal- hal sebagai berikut : 1. Pengertian Warga Negara. Menurut Pasal 26 UUD 1945 yang menjadi warga negara adalah orang- orang Bangsa Indonesia asli dan orang- orang Bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Menurut UU KWN No. 12/2006 yang dimaks...

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Berikut ini adalah Pasal- pasal mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia pasca perubahan amandemen  UUD 1945 ataupun yang mengatur dalam berbagai perundangan lainnya. Pasal 27 ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pembelaan negara. Sedangkan ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. Di kemudian hari dengan merujuk pasal ini maka lahirlah UU parpol, UU pemilu, Uu kemerdekaan berpendapat, UU kebebasan pers dan lain sebagainya. Pasal 29 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pasal ini dapat dijelaskan bahwa s...

SEJARAH KENEGARAAN INDONESIA. Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang integral dari eksistensi manusia. HAM melekat dan menyatu pada diri manusia sebagai makhluk yang bermartabat serta menjadi unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman prilaku manusia sekaligus melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin penghormatan martabat manusia. Sedangkan pengertian HAM sesuai Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan semua orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Merunjuk kepada konsep dasar HAM diatas, dapat dikatakan ciri HAM adalah : HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi terjadi secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal- usul s...